Polemik Ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi: Ahli KPU Sebut Gugatan ‘Salah Kamar’ Setelah Pelantikan

WartaLog — Dinamika hukum pasca-pemilu di Indonesia kembali memasuki babak krusial. Dalam suasana persidangan yang khidmat di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah argumen hukum fundamental mengemuka terkait legalitas pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan Khairul Fahmi, seorang ahli hukum tata negara yang memberikan pandangan tajam mengenai gugatan ijazah sang Wakil Presiden yang kini tengah dipersoalkan.

Perubahan Status Hukum: Dari Calon Menjadi Pejabat Negara

Dalam kesaksiannya pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, Khairul Fahmi menegaskan sebuah garis batas yang sangat tegas. Ia menilai bahwa langkah hukum yang ditempuh oleh para pemohon untuk mempersoalkan ijazah Gibran melalui mekanisme PHPU di MK saat ini sudah tidak lagi pada tempatnya. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini menjadi panggung di mana teori hukum tata negara diuji secara mendalam.

Read Also

Skandal Deepfake di Universitas Tanjungpura: Mendiktisaintek Desak Penanganan Tegas dan Perlindungan Korban

Fahmi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara rezim hukum pemilu dan rezim hukum jabatan presiden. Menurutnya, ketika seseorang telah melewati prosesi pelantikan dan resmi menjabat, status hukumnya telah bertransformasi secara total. Ia bukan lagi sekadar ‘calon’ yang tunduk pada hukum administratif pemilu, melainkan telah menjadi pemegang jabatan konstitusional yang dilindungi oleh mekanisme ketatanegaraan yang berbeda.

Dilema Konstitusional: Apakah Persoalan Pencalonan Bersifat Retroaktif?

Salah satu poin naratif yang paling menarik dalam paparan Fahmi adalah mengenai pertanyaan apakah persoalan syarat pencalonan dapat ditarik kembali secara retroaktif (berlaku surut) setelah seluruh tahapan pemilu dinyatakan selesai dan final. Fahmi berpendapat bahwa setelah penetapan hasil pemilu memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelantikan telah dilaksanakan, maka pintu untuk menguji persyaratan pencalonan melalui jalur perselisihan hasil telah tertutup secara otomatis.

Read Also

Komitmen Transparansi Senayan: Panja Komisi III DPR RI Siap Bedah Mega Korupsi Febrie Adriansyah

“Ini bukan karena dugaan pelanggaran yang ditemukan di kemudian hari kehilangan nilai relevansinya, tetapi karena subjek hukumnya sudah berganti status. Rezim hukum yang mengaturnya pun telah berpindah,” ungkap Fahmi di hadapan majelis hakim. Ia menekankan bahwa mekanisme diskualifikasi hanya dapat diterapkan kepada mereka yang masih menyandang status sebagai ‘calon’. Sementara untuk seseorang yang sudah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, instrumen hukum yang berlaku adalah mekanisme pemberhentian atau impeachment, bukan diskualifikasi hasil pemilu.

Mekanisme Impeachment vs Gugatan Perdata Pemilu

Lebih lanjut, WartaLog mencatat bahwa Fahmi menyarankan para pemohon untuk melihat kembali amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945. Jika memang ditemukan fakta yang sangat serius dan dinilai mampu menggugurkan kelayakan seorang pejabat tinggi negara, maka jalur yang disediakan oleh hukum adalah melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Pasal tersebut mengatur secara rinci mengenai prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.

Read Also

Tragedi di Balik Tembok Usang: Kisah Pilu Bocah Ponorogo yang Tewas Saat Bermain Petak Umpet

Argumen ini mempertegas bahwa Mahkamah Konstitusi dalam ranah PHPU memiliki batasan waktu, objek, dan subjek yang sudah ditentukan secara ketat oleh undang-undang. Menghidupkan kembali perdebatan mengenai syarat administratif di tengah masa jabatan yang sedang berjalan dianggap sebagai langkah yang dapat mencederai kepastian hukum dan prinsip konstitusionalisme yang dianut oleh Indonesia.

Gugatan Denny Indrayana dan 11 Pemohon Lainnya

Di sisi lain, gugatan ini tidak muncul dari ruang hampa. Adalah Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama 11 tokoh lainnya yang menjadi motor penggerak permohonan ini. Mereka mendaftarkan gugatan tersebut pada 10 September 2026, dengan harapan MK mau membuka ruang pembuktian terhadap keabsahan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Para pemohon yang terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi hingga purnawirawan, antara lain:

• Brahma Aryana
• Ansufri ID Sambo
• Denny Indrayana
• Fachrul Razi
• Tyasno Sudarto
• Slamet Soebijanto
• Hanafie Asnan
• Soenarko MD
• drg. Moeryono
• H.M. Subhan
• Bonatua Silalahi
• Dra. Tiurma M.S. Sihombing

Narasi yang dibangun oleh pihak pemohon adalah adanya informasi mengenai ijazah yang dianggap baru terungkap atau sempat ‘tertutup’ dari publik selama masa pencalonan. Mereka berargumen bahwa demi keadilan yuridis dan transparansi, MK harus turun tangan untuk memastikan apakah syarat pendidikan tersebut benar-benar terpenuhi atau tidak. Bagi mereka, kejujuran dalam pemenuhan syarat administratif adalah fondasi dari legitimasi seorang pemimpin negara.

Ujian Bagi Kepastian Hukum di Indonesia

Kasus ini mencerminkan betapa kompleksnya persilangan antara politik, hukum, dan administrasi negara di Indonesia. KPU sebagai termohon, bersama Bawaslu sebagai pihak terkait, terus mempertahankan argumen bahwa seluruh proses verifikasi telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku pada masanya. Keterangan ahli seperti Khairul Fahmi menjadi pilar penguat bagi otoritas penyelenggara pemilu untuk menjaga stabilitas hukum pasca-kontestasi.

Persidangan ini bukan hanya sekadar soal ijazah seorang individu, melainkan ujian bagi sistem hukum nasional dalam menentukan batas-batas kewenangan lembaga peradilan. Apakah MK akan tetap pada jalur sempit PHPU sebagaimana fungsinya yang tradisional, atau akan melakukan terobosan hukum (judicial activism) untuk merespons tuntutan para pemohon? Publik kini menanti putusan final yang akan menjadi yurisprudensi penting bagi masa depan demokrasi di tanah air.

Kesimpulan dari Meja Hijau

Sebagai sumber informasi terpercaya, WartaLog akan terus memantau perkembangan sidang ini. Inti dari perdebatan di gedung Mahkamah Konstitusi semalam adalah tentang bagaimana hukum memperlakukan sebuah ‘fakta baru’ yang muncul setelah garis finish sebuah kompetisi politik telah dilewati. Jika pandangan ahli KPU diterima, maka gugatan ini kemungkinan besar akan kandas karena dianggap kehilangan relevansi dalam rezim pemilu. Namun, jika majelis hakim memiliki pandangan lain, sejarah baru dalam hukum tata negara Indonesia mungkin saja akan tertulis.

Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa setiap sengketa hukum memiliki jalurnya masing-masing. Memaksakan satu persoalan ke dalam pintu yang salah hanya akan menciptakan ketidakpastian yang lebih besar bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu, edukasi mengenai perbedaan rezim hukum pemilu dan rezim jabatan menjadi krusial di tengah derasnya arus informasi saat ini.