Kalijodo Kembali Bergejolak: Antara Bayang-bayang Masa Lalu dan Komitmen Revitalisasi Pramono Anung

WartaLog — Kawasan Kalijodo, yang dulu bertransformasi dari zona merah menjadi ruang publik ramah keluarga, kini kembali menjadi buah bibir masyarakat Jakarta. Sebuah rekaman video yang mendadak viral di jagat maya memperlihatkan sisi gelap yang seolah merayap kembali ke taman kebanggaan warga ibu kota ini. Temuan botol minuman keras (miras) yang berserakan hingga dugaan praktik pungutan liar (pungli) parkir memicu gelombang kritik sekaligus kerinduan akan ketegasan tata kelola ruang publik.

Kawasan yang membelah wilayah Tambora di Jakarta Barat dan Penjaringan di Jakarta Utara ini seolah sedang bercermin pada masa lalunya yang kelam sebelum penertiban besar-besaran dilakukan bertahun-tahun silam. Kini, di tengah upaya pemerintah daerah untuk menjaga kualitas hidup warga, tantangan baru muncul di permukaan: bagaimana menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar tetap steril dari pengaruh negatif premanisme dan perilaku menyimpang.

Read Also

Drama Sidang Korupsi Kredit Sritex: Eks Dirut Bank Jateng dan BJB Divonis Bebas, Hakim Sebut Tak Ada Intervensi

Potret Buram Kalijodo dalam Lensa Media Sosial

Prahara ini bermula ketika seorang warga merekam pengalamannya saat mengunjungi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan RTH Kalijodo. Dalam video tersebut, narasi yang dibangun terasa getir. Sang perekam menyoroti adanya tarif parkir yang dipatok sebesar Rp 10.000, sebuah angka yang dianggap tidak wajar untuk fasilitas publik yang seharusnya terjangkau atau bahkan gratis bagi masyarakat kecil.

Tak berhenti di situ, kamera kemudian beralih menunjukkan pemandangan yang kontras dengan konsep “Ramah Anak”. Di beberapa sudut pelataran taman, tampak botol-botol bekas minuman beralkohol tergeletak tak bertuan. Kondisi fisik bangunan pun tak luput dari sorotan; toilet yang kotor dan tidak terawat hingga area skatepark yang mulai menampakkan tanda-tanda kerusakan struktural. Hal ini memicu pertanyaan besar: ke mana anggaran pemeliharaan yang selama ini dialokasikan?

Read Also

Dugaan Pelecehan Seksual oleh Guru Ngaji di Puncak Bogor, Polisi Kantongi Identitas 5 Korban Laki-laki

Warisan Ahok yang Sempat Terabaikan

Berbicara tentang Kalijodo tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di eranya, Kalijodo diubah secara radikal dari sarang lokalisasi menjadi taman megah. Namun, pasca kepemimpinan Ahok, kawasan ini dinilai sempat mengalami degradasi fungsi dan estetika karena kurangnya pengawasan intensif. Meskipun pada periode Juli hingga September 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,7 miliar untuk revitalisasi, kondisi di lapangan ternyata masih menyisakan celah bagi oknum tidak bertanggung jawab.

Bagi warga Jakarta, Kalijodo adalah simbol perubahan. Jika kawasan ini dibiarkan terbengkalai, maka pesan yang sampai ke publik adalah kegagalan dalam menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan yang baik. Oleh karena itu, isu kembalinya miras dan pungli di tempat ini bukan sekadar masalah sampah atau parkir, melainkan masalah marwah tata kota Jakarta secara keseluruhan.

Read Also

Sinyal Kontradiktif AS-Iran: Di Balik Diplomasi Meja Makan dan Genderang Perang yang Belum Padam

Instruksi Tegas Pramono Anung: Bersihkan dan Benahi!

Menanggapi keresahan yang meluas, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak tinggal diam. Dengan nada tegas, ia menyatakan telah menerima laporan detail mengenai kondisi terkini di Kalijodo melalui video yang viral tersebut. Pramono langsung memberikan instruksi kepada jajaran Dinas Pertamanan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan tindakan cepat di lapangan.

“Saya kemarin sudah meminta kepada Dinas Pertamanan dan Satpol PP untuk segera melakukan penertiban. Termasuk soal pungutan sepuluh ribu rupiah dan botol-botol minuman yang ditemukan di lokasi. Semuanya harus bersih,” ujar Pramono saat meninjau lokasi beberapa waktu lalu. Baginya, Kalijodo adalah sebuah legacy atau warisan penting yang harus dijaga kualitasnya demi kenyamanan warga Jakarta.

Fakta di Balik Pungutan Parkir Sepuluh Ribu Rupiah

Menindaklanjuti perintah Gubernur, jajaran Satpol PP DKI Jakarta segera melakukan investigasi mendalam di lokasi kejadian. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, membeberkan temuan timnya di lapangan. Berdasarkan komunikasi dengan pengurus RW setempat, diketahui bahwa secara resmi tidak ada pungutan tiket masuk ke area RPTRA.

Namun, Satriadi tidak menampik adanya fenomena “sumbangan” yang dilakukan oleh pemuda setempat. Mereka berdalih bahwa uang Rp 10.000 tersebut adalah bentuk jasa penitipan kendaraan untuk menjamin keamanan motor pengunjung. Masalahnya, sumbangan tersebut seringkali dipaksakan dengan tarif flat, terutama saat ada acara besar atau keramaian di akhir pekan. Satpol PP kini telah memberikan peringatan keras agar praktik ini dihentikan dan dikembalikan pada konsep sukarela tanpa adanya paksaan nominal.

Teka-teki Botol Miras dan Penjagaan yang Longgar

Terkait temuan botol minuman keras, Satpol PP juga telah menyisir sejumlah pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang beroperasi di dalam kawasan Kalijodo. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pedagang yang menjual minuman beralkohol di area resmi. Hal ini diperkuat dengan aturan ketat dari pengurus lingkungan yang melarang keras peredaran miras di wilayah tersebut.

Satriadi menduga bahwa botol-botol tersebut dibawa oleh pengunjung dari luar yang masuk ke kawasan taman pada malam hari ketika pengawasan mulai melonggar. “Bekas botol miras disinyalir berasal dari luar dan dibawa oleh oknum pengunjung, bukan dijual oleh UKM di sini,” jelasnya. Sebagai langkah antisipasi, pihak keamanan dalam (Pamdal) diminta untuk memperketat patroli, terutama di sudut-sudut taman yang minim pencahayaan dan rawan dijadikan tempat berkumpul oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menjaga Marwah Kalijodo sebagai Ruang Ramah Keluarga

Ke depan, Pramono Anung menjanjikan renovasi menyeluruh untuk mengembalikan kejayaan Kalijodo. Pembenahan tidak hanya menyasar pada aspek fisik seperti pengecatan ulang dan perbaikan toilet, tetapi juga pada aspek manajemen keamanan dan pelayanan. Revitalisasi ini diharapkan mampu menghapus stigma negatif yang kembali muncul dan memastikan bahwa Kalijodo tetap menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan edukatif bagi anak-anak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari bahwa membangun fasilitas publik jauh lebih mudah daripada merawatnya. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan kesadaran masyarakat pengunjung untuk saling menjaga. Tanpa kepedulian bersama, ruang publik seperti Kalijodo akan terus rentan terhadap gangguan ketertiban umum. Publik kini menanti langkah nyata dari perbaikan total yang dijanjikan, agar Kalijodo benar-benar menjadi tempat di mana tawa anak-anak lebih nyaring terdengar daripada suara denting botol atau perdebatan tarif parkir ilegal.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan komitmen politik yang kuat, optimisme akan kembalinya wajah asri Kalijodo kian menguat. Jakarta membutuhkan lebih banyak ruang terbuka, namun yang jauh lebih penting adalah memastikan ruang-ruang tersebut dikelola dengan tangan yang jujur dan profesional demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.