Drama di Den Haag: Ketika Ingatan Rodrigo Duterte Memudar di Hadapan Mahkamah Internasional

WartaLog — Panggung hukum internasional di Den Haag, Belanda, mendadak diselimuti nuansa melankolis sekaligus penuh tanda tanya. Rodrigo Duterte, pria yang pernah mengguncang panggung politik Asia Tenggara dengan retorika keras dan kebijakan tangan besinya, kini tampil dalam kondisi yang jauh berbeda. Mantan Presiden Filipina yang kini berusia 81 tahun itu dilaporkan mengalami gangguan ingatan parah, sebuah kondisi yang mengancam kelanjutan salah satu persidangan paling kontroversial di abad ini.

Kehadiran Duterte di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Rabu (16/9) waktu setempat merupakan momen yang telah dinantikan selama hampir dua dekade oleh para aktivis hak asasi manusia. Sejak dipindahkan ke dalam yurisdiksi ICC sekitar 18 bulan lalu, ini adalah kali pertama sosok yang dijuluki “The Punisher” itu menampakkan diri di kursi pesakitan. Namun, alih-alih menghadapi konfrontasi hukum yang tajam, pengadilan justru dihadapkan pada realitas biologis yang tak terelakkan: pikun yang mendalam.

Read Also

Insiden Kebakaran Hotel di Kawasan Kuningan Jakarta Selatan: Kronologi, Penanganan, dan Evaluasi Keselamatan Gedung

Kabut di Pikiran Sang Mantan Presiden

Dalam laporan yang dihimpun oleh tim jurnalis kami, terungkap fakta-fakta yang mengejutkan mengenai kondisi kognitif Duterte. Peter Haynes, ketua tim pengacara Duterte, membeberkan bahwa kliennya mengalami kesulitan besar dalam memahami realitas saat ini. Gangguan ingatan yang dialami Duterte bukan sekadar lupa-lupa ingat biasa, melainkan sebuah disintegrasi memori yang signifikan. Dalam dokumen resmi, disebutkan bahwa Duterte terkadang gagal mengenali nama pengacaranya sendiri, sosok yang seharusnya menjadi jembatan komunikasinya dengan dunia hukum.

Kondisi ini menciptakan hambatan besar bagi proses pembelaan. Bagaimana mungkin seorang terdakwa bisa memberikan instruksi yang memadai jika ia sendiri tidak ingat dengan siapa ia berbicara? Haynes menekankan bahwa Duterte seolah-olah terjebak dalam lorong waktu yang salah. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa sang mantan presiden sering kali mengira dirinya masih hidup di tahun 2007 atau 2008, masa-masa di mana ia masih menjabat sebagai Wali Kota Davao dan mulai merintis kebijakan kerasnya terhadap narkoba.

Read Also

Jejak Samin Tan: Lepas dari Cengkeraman KPK, Kini Terkepung Jeratan Kejagung dan Polri

Tak hanya soal waktu, Duterte juga dilaporkan mengalami disorientasi mengenai figur-figur global. Ia tidak mampu mengingat siapa Presiden Amerika Serikat yang tengah menjabat saat ini. Bagi seorang mantan kepala negara yang dulu begitu vokal mengomentari kebijakan luar negeri, kehilangan kemampuan untuk mengenali pemimpin dunia adalah indikasi betapa parahnya penurunan fungsi otaknya.

Dilema Hukum: Antara Keadilan dan Keterbatasan Mental

Situasi ini menempatkan para hakim ICC dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ada tuntutan besar untuk memberikan keadilan bagi ribuan korban kebijakan “perang melawan narkoba” di Filipina. Di sisi lain, hukum internasional menjunjung tinggi prinsip peradilan yang adil (fair trial). Berdasarkan aturan main di ICC, sebuah proses hukum tidak dapat dilanjutkan jika terdakwa secara mental dianggap tidak layak untuk diadili.

Read Also

Jejak Pilu Pekerja Migran Asal Cianjur di Libya: Kemlu Usut Dugaan Penganiayaan AJ di Benghazi

Seorang terdakwa harus memiliki kemampuan untuk memahami dakwaan yang dijatuhkan kepadanya. Mereka harus bisa berpartisipasi secara bermakna dalam pembelaan diri mereka. Jika Duterte tidak mampu memahami mengapa ia berada di Den Haag, atau tidak mampu mengingat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, maka kredibilitas persidangan tersebut akan dipertanyakan secara hukum. Keadilan tidak boleh ditegakkan dengan cara melanggar hak-hak dasar terdakwa, sekalipun terdakwa tersebut dituduh melakukan kejahatan yang sangat berat.

Jejak Berdarah Kebijakan “War on Drugs”

Untuk memahami mengapa kasus ini begitu krusial, kita harus menengok kembali ke masa kepemimpinan Duterte. Sejak menjabat sebagai Presiden Filipina pada 2016, ia meluncurkan kampanye nasional yang brutal untuk membasmi peredaran gelap narkotika. Jaksa penuntut ICC menuduh bahwa kebijakan ini telah merenggut ribuan nyawa dalam operasi-operasi kepolisian yang sering kali dilakukan di luar prosedur hukum atau extrajudicial killings.

Bagi para pendukungnya, Duterte adalah pahlawan yang berani membersihkan jalanan dari kriminalitas. Namun, bagi komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan, tindakannya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak keluarga korban di Manila dan kota-kota lain masih menuntut pertanggungjawaban atas kematian orang-orang terkasih mereka yang sering kali hanya merupakan pengguna kecil atau bahkan korban salah sasaran.

Penyelidikan mengenai politik Filipina di bawah Duterte menunjukkan adanya pola kekerasan yang terstruktur. Hal inilah yang mendasari jaksa ICC untuk tetap bersikukuh bahwa persidangan harus dilanjutkan. Mereka berargumen bahwa Duterte masih memiliki kapasitas mental yang cukup untuk memahami proses hukum, meskipun ada laporan mengenai gangguan ingatannya. Dalam dokumen setebal tujuh halaman, jaksa menyatakan bahwa Duterte tetap mampu menggunakan hak-hak proseduralnya secara bermakna.

Perdebatan Medis dan Strategi Hukum

Untuk memutus kebuntuan ini, para hakim ICC telah memerintahkan tiga pakar medis independen untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kejiwaan Duterte. Meskipun hasil lengkapnya belum dipublikasikan ke publik, bocoran mengenai kondisi mental Duterte telah memicu perdebatan sengit. Apakah ini merupakan tanda penuaan alami yang tulus, ataukah sebuah strategi hukum yang dirancang secara halus untuk menghindari hukuman?

Dalam dunia peradilan kriminal, tak jarang terdakwa lanjut usia menggunakan alasan kesehatan mental untuk menunda atau menghentikan persidangan. Namun, dalam kasus Duterte, tim pengacara bersumpah bahwa kondisi ini adalah nyata. Mereka mengaku harus mempersiapkan pembelaan tanpa masukan sedikit pun dari klien mereka. Bayangkan sebuah tim hukum yang harus menyusun argumen rumit untuk membela seseorang yang bahkan tidak ingat bahwa dirinya pernah menjadi presiden di era modern.

Masa Depan Keadilan bagi Korban

Persidangan yang dijadwalkan dimulai pada 30 November mendatang kini bergantung pada seutas benang. Jika tim medis menyatakan Duterte benar-benar tidak layak secara mental, maka proses hukum ini bisa dihentikan sementara atau selamanya. Hal ini tentu akan menjadi pukulan telak bagi mereka yang mencari keadilan. Namun, jika pengadilan memutuskan untuk tetap lanjut, kita akan melihat sebuah drama hukum di mana seorang terdakwa mungkin hanya akan duduk terdiam, tenggelam dalam dunianya sendiri sementara rincian kekejaman masa lalunya dibacakan di ruang sidang.

Kasus ini menjadi pengingat bagi dunia bahwa keadilan sering kali berpacu dengan waktu. Ketika para pelaku kejahatan besar mencapai usia senja, biologi menjadi musuh terbesar dari sistem hukum. Di Den Haag, semua mata kini tertuju pada laporan medis yang akan menentukan apakah Rodrigo Duterte akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya, ataukah ia akan terbebas bukan karena pembelaan yang hebat, melainkan karena ingatannya yang telah mengkhianatinya.

Terlepas dari apa pun hasil pemeriksaan medis nantinya, sejarah telah mencatat masa kepemimpinan Duterte dengan tinta yang pekat. Kini, publik hanya bisa menunggu apakah Mahkamah Internasional mampu menembus kabut di pikiran sang mantan presiden demi tegaknya sebuah kebenaran hukum yang absolut.