Visi Megawati Soekarnoputri: Menuntut Keadilan di PBB dan Menggugat Perang Tanpa Akhir

WartaLog — Di tengah dinamika geopolitik global yang kian memanas dan ketidakpastian yang menyelimuti perdamaian dunia, sebuah seruan lantang menggema dari Jakarta. Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melemparkan kritik tajam terhadap struktur organisasi internasional paling berpengaruh di dunia, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam sebuah diskusi mendalam, ia menegaskan bahwa struktur Dewan Keamanan PBB saat ini sudah usang dan tidak lagi relevan dengan realitas peradaban modern.

Pertemuan yang berlangsung di gedung Megawati Institute, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/8/2026) tersebut, bukanlah sekadar dialog biasa. Megawati duduk bersama Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta dan sejumlah pemikir kelas dunia yang merupakan peraih Nobel serta Turing Award. Kehadiran para intelektual global ini menjadi latar belakang yang kuat bagi Megawati untuk menyuarakan kegelisahannya mengenai tatanan dunia yang timpang dan ketidakmampuan hukum internasional dalam membendung konflik bersenjata yang terus berkecamuk di berbagai belahan bumi.

Read Also

Gema Konflik Timur Tengah: Manuver Kapal Induk AS, Sitaan Kargo di Hormuz, hingga Harapan Diplomasi Trump

Warisan Pemikiran Bung Karno dan Struktur Pasca-Perang Dunia II

Mengawali orasinya, Megawati membawa ingatan audiens kembali ke masa transisi setelah Perang Dunia II berakhir. Ia mengungkapkan bahwa dorongan untuk mereformasi PBB bukanlah isu baru, melainkan sebuah perjuangan berkelanjutan yang telah dimulai oleh ayahnya, sang Proklamator RI, Soekarno. Menurut Megawati, PBB dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara pemenang perang dalam kondisi dunia yang jauh berbeda dengan saat ini.

“Ayah saya adalah orang yang selalu meminta agar PBB itu harus mengubah diri, karena organisasi itu dibuat tepat setelah Perang Dunia II selesai,” kenang Megawati dengan nada tegas. Ia menekankan bahwa struktur yang ada saat ini merupakan cerminan dari kekuatan lama yang membagi dunia berdasarkan pengaruh militer di masa lalu. Kini, saat peradaban telah berevolusi dan melahirkan kekuatan-kekuatan baru, mempertahankan struktur lama dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sejarah yang terus dipelihara.

Read Also

Insiden Kebakaran Truk di Kalideres: Kepulan Asap Hitam Hebohkan Warga Tegal Alur

Ia berargumen bahwa perubahan struktur Dewan Keamanan PBB sangat diperlukan agar dunia dapat bergerak menuju arah yang lebih berkeadilan. Megawati menyoroti bagaimana banyak negara yang pada tahun 1945 masih berstatus koloni atau belum merdeka, kini telah menjadi negara berdaulat yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi dan politik global, namun suara mereka tetap terpinggirkan di meja perundingan tertinggi PBB.

Representasi Global: Memberi Ruang bagi Bangsa yang Dulu Terpinggirkan

Salah satu poin krusial yang ditegaskan Megawati adalah pentingnya inklusivitas dalam tata kelola keamanan global. Ia mendesak agar negara-negara yang dahulu belum merdeka diberikan tempat yang setara di Dewan Keamanan. Baginya, keadilan internasional tidak akan pernah tercapai jika hak veto dan pengambilan keputusan hanya terkonsentrasi pada segelintir negara kekuatan besar (Big Five).

Read Also

Misteri Jasad Pria Genggam Pisau di Kebun Jagung Bogor, Polisi Buru Identitas Korban

“Saya sudah berulang kali meminta agar Dewan Keamanan itu strukturnya tidak boleh lagi seperti apa yang ada sekarang ini. Harus ada perubahan baru di mana bangsa-bangsa yang dulu mungkin belum merdeka, mendapatkan tempat yang layak di sana,” paparnya. Hal ini selaras dengan semangat politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang senantiasa menyuarakan hak-hak negara berkembang atau yang sering disebut sebagai Global South.

Megawati berharap gagasan ini tidak hanya berhenti di ruang diskusi, tetapi mampu memicu gerakan diplomatik yang lebih luas. Ia memandang bahwa tanpa reformasi struktural, PBB hanya akan menjadi penonton bisu di tengah tragedi kemanusiaan yang terus berulang.

Pertanyaan Besar: Mengapa PBB Gagal Menghentikan Perang?

Dengan latar belakang pengalamannya sebagai pemimpin negara, Megawati melontarkan sebuah refleksi mendalam mengenai efektivitas PBB. Ia mempertanyakan fungsi utama organisasi tersebut sebagai penjaga perdamaian dunia. Munculnya berbagai konflik terbuka di era modern menjadi bukti nyata adanya celah besar dalam sistem keamanan kolektif yang selama ini diagungkan.

“Ini adalah pertanyaan besar bagi saya sebagai seorang mantan presiden. Mengapa perang itu tidak bisa diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? It’s a big question for me,” ujarnya. Retorika ini merujuk pada ketidakberdayaan PBB dalam menghentikan invasi, genosida, atau konflik internasional yang seringkali terhambat oleh kepentingan politik negara anggota tetap Dewan Keamanan sendiri.

Menurutnya, jika organisasi setingkat PBB tidak mampu memberikan solusi konkret bagi penghentian perang, maka esensi dari pembentukan organisasi tersebut patut dipertanyakan kembali. Hal ini menciptakan urgensi bagi para pemimpin dunia untuk merumuskan ulang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara seharusnya dijalankan tanpa ada intervensi kepentingan sepihak.

Teknologi sebagai Penopang Peradaban, Bukan Penghancur

Selain masalah struktural PBB, Megawati juga menyoroti peran teknologi dalam membentuk masa depan hubungan antarbangsa. Di hadapan para ilmuwan peraih Turing Award, ia mengakui bahwa kemajuan teknologi komunikasi telah memangkas jarak geografis dan waktu. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa kemajuan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab moral yang besar.

“Sekarang rasanya kita tidak punya jarak. Dalam hitungan menit kita bisa bertemu dan berbicara. Teknologi terbukti dapat menopang kerja sama melalui sistem komunikasi yang andal,” kata Mega. Namun, ia memperingatkan bahwa teknologi memiliki sisi gelap yang bisa menghancurkan peradaban jika tidak dikelola dengan benar. Persaingan teknologi persenjataan dan perang siber merupakan ancaman nyata yang harus diwaspadai.

Ia menyerukan pentingnya penggunaan ilmu pengetahuan untuk kemajuan peradaban manusia, bukan sebagai alat untuk saling mendominasi atau menghancurkan satu sama lain. Oleh karena itu, ia mendesak perlunya payung hukum internasional yang kuat untuk mengatur dampak negatif dari perkembangan IPTEK terhadap kemanusiaan.

Sinergi Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Politik

Menutup dialog tersebut, Megawati menekankan bahwa pertemuan antara politisi dan ilmuwan adalah langkah strategis untuk menyelamatkan dunia dari perpecahan geopolitik. Baginya, ilmu pengetahuan tidak boleh berdiri sendiri di menara gading; ia harus bersinergi dengan kebijakan politik yang berpihak pada kemanusiaan.

“Pertemuan hari ini bagi saya bukan hanya pertemuan dengan para ilmuwan yang telah menghasilkan pencapaian luar biasa. Saya melihatnya sebagai kesempatan untuk mempertemukan ilmu pengetahuan dengan tanggung jawab politik, terutama untuk kemanusiaan,” imbuh Megawati. Ia khawatir jika dunia terus terpecah oleh ambisi ekonomi dan persaingan geopolitik, maka generasi mendatang akan mewarisi dunia yang rusak.

Melalui narasi yang ia bangun, Megawati Soekarnoputri ingin mengirimkan pesan kuat kepada komunitas internasional: dunia sedang membutuhkan kepemimpinan moral yang berani mendobrak status quo demi tatanan yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.