Seni Menjaga Demokrasi: Mardani Ali Sera Sebut Oposisi dan Koalisi Punya Marwah yang Sama Mulia

WartaLog — Dalam panggung politik Indonesia yang kian dinamis, perdebatan mengenai peran partai di dalam atau di luar lingkar kekuasaan sering kali menjadi topik yang memicu diskusi hangat. Baru-baru ini, atmosfer politik nasional diwarnai oleh aksi saling balas pernyataan antara dua kekuatan besar, Partai Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP), terkait posisi strategis sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan. Di tengah riuh rendah perdebatan tersebut, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, muncul dengan perspektif yang menyejukkan sekaligus filosofis.

Dua Sisi Mata Uang Demokrasi

Menurut Mardani Ali Sera, perdebatan mengenai mana yang lebih baik antara berada di barisan pendukung pemerintah atau menjadi pengawas dari luar seharusnya tidak perlu dipertentangkan secara tajam. Ia menegaskan bahwa kedua posisi tersebut memiliki derajat kemuliaan yang setara, asalkan orientasi utamanya tetap berpijak pada kesejahteraan rakyat banyak.

Read Also

Aksi Humanis Polda Metro Jaya: Mengawal Kunjungan Kenegaraan dan Demo Mahasiswa Tanpa Senjata Api

“Menjadi bagian dari oposisi itu mulia, dan berada di dalam koalisi pun sama mulianya. Kuncinya hanya satu: apakah langkah yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat atau hanya sekadar kalkulasi politik praktis?” ujar Mardani saat memberikan pandangannya kepada tim redaksi beberapa waktu lalu. Pernyataan ini seolah menjadi pengingat bahwa dalam sistem demokrasi, keseimbangan kekuasaan adalah elemen vital yang tidak boleh diabaikan.

Oposisi Sebagai Penjaga Marwah Rakyat

Sebagai sosok yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)—partai yang dikenal konsisten menjadi oposisi selama satu dekade sebelum akhirnya merapat ke pemerintahan—Mardani memahami betul getir dan manisnya berada di luar lingkaran kekuasaan. Ia mengakui bahwa peran oposisi sering kali lebih menonjol di mata publik karena keberaniannya untuk bersuara lantang dalam mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Read Also

Prabowo Instruksikan Bahasa Prancis Masuk Kurikulum Sekolah: Terobosan Strategis atau Sekadar Diplomasi Manis?

“Oposisi memiliki peran penting sebagai mekanisme check and balances. Kami menjadi corong suara rakyat yang mungkin tidak terdengar oleh mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan. Di sisi lain, mereka yang berada di koalisi memiliki tanggung jawab besar untuk merealisasikan pembangunan, memastikan pendidikan berkualitas, serta menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Pemicu Debat: Pernyataan Bahlil Lahadalia

Ketegangan ini bermula saat Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melontarkan pernyataan yang cukup provokatif dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Golkar Sumatera Selatan di Palembang. Bahlil secara terbuka menyatakan bahwa Partai Golkar tidak terbiasa mengambil posisi sebagai oposisi. Menurutnya, jati diri partai berlambang pohon beringin itu adalah terus berkarya dan mengabdi di dalam sistem pemerintahan.

Read Also

Kiamat Salju di Papua: Mengapa Es Abadi Puncak Jaya Diprediksi Punah Akhir 2026?

“Kita di Golkar memang tidak punya ‘gen’ untuk menjadi oposisi. Karakteristik kita adalah bekerja, membangun, dan mengabdi secara langsung melalui kebijakan pemerintah,” tutur Bahlil. Pernyataan ini sontak memicu respons beragam dari berbagai pihak, terutama dari kubu PDIP yang selama ini memiliki sejarah panjang baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Sentilan PDIP: Politik Bukan Sekadar Mencari Kenyamanan

Tidak butuh waktu lama bagi PDIP untuk merespons pernyataan tersebut. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, memberikan sindiran halus namun menohok. Ia menyatakan bahwa filosofi berpolitik partainya bukan didasari oleh keinginan untuk mencari posisi yang “enak” atau nyaman. Baginya, politik adalah soal prinsip dan ideologi, bukan sekadar mengikuti arah angin kekuasaan.

“Kalau PDI Perjuangan, kami memandang politik bukan sebagai ajang untuk cari enak. Setiap posisi, baik di dalam maupun di luar pemerintah, dijalankan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan mandat rakyat,” tegas Andreas. Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa kontrasnya cara pandang kedua partai besar tersebut dalam memaknai peran mereka dalam konstelasi partai politik nasional.

Pembelaan Golkar dan Paradigma Developmentalism

Merespons balik sindiran PDIP, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memberikan penjelasan mendalam mengenai landasan ideologis partainya. Doli menjelaskan bahwa Golkar memegang teguh paradigma developmentalism atau doktrin karya kekaryaan. Sejak masa Sekber hingga bertransformasi menjadi partai modern, Golkar memang dirancang untuk kompatibel dengan ekosistem pembangunan.

“Setiap partai punya doktrin sendiri. Golkar adalah partai yang berbasis pada pembangunan. Kami merasa lebih efektif memberikan kontribusi maksimal saat berada di dalam pemerintahan untuk memastikan roda pembangunan berjalan sesuai dengan napas Pancasila,” jelas Doli. Ia juga menambahkan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, sebenarnya istilah oposisi tidak dikenal secara formal seperti dalam sistem parlementer.

Menuju Masa Depan Politik yang Lebih Dewasa

Konflik narasi antara Golkar dan PDIP, serta penengah dari PKS, memberikan gambaran menarik tentang bagaimana dinamika politik kita bekerja. Meski sering terjadi gesekan ideologi, keberadaan berbagai perspektif ini sebenarnya merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Keberadaan koalisi yang kuat memungkinkan eksekusi program pemerintah yang cepat, sementara kehadiran oposisi yang kritis menjamin bahwa pemerintah tidak melenceng dari jalur yang seharusnya.

Pada akhirnya, publik berharap agar setiap elit politik tidak hanya terjebak dalam perdebatan posisi, melainkan lebih fokus pada hasil nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Apakah itu lewat jalur koalisi maupun oposisi, tujuan akhirnya haruslah sama: Indonesia yang lebih sejahtera dan adil bagi semua. Seperti yang dikatakan Mardani, kedua jalan tersebut sama-sama mulia, asalkan hati dan pikiran mereka tetap tertuju pada rakyat, sang pemilik kedaulatan tertinggi.