Eddy Soeparno Kecam Keras Penebangan Pohon di Bandung: Lingkungan Bukan Tumbal Kepentingan Komersial

WartaLog — Kota Bandung yang selama ini dikenal dengan kesejukan dan deretan pohon rindangnya kini tengah menjadi sorotan tajam. Langkah penebangan sejumlah pohon besar di kawasan jantung kota memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari jajaran pimpinan tinggi negara. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, melontarkan kritik pedas terkait hilangnya aset hijau di perempatan Jalan RE Martadinata dan Jalan Cihapit yang dinilai telah mencederai komitmen pelestarian lingkungan di Ibu Kota Jawa Barat tersebut.

Kejadian yang menghebohkan publik ini terjadi tepat di depan sebuah area pembangunan lapangan padel dan kafe baru. Setidaknya sepuluh pohon berukuran besar yang telah berdiri selama puluhan tahun harus tumbang demi ambisi pembangunan fisik. Menurut Eddy, tindakan tersebut bukan sekadar urusan estetika, melainkan sebuah kemunduran besar dalam upaya menjaga kualitas udara dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang kian terhimpit oleh polusi dan beton.

Read Also

Dedikasi Tanpa Batas: Potret Humanis Personel Polda Metro Jaya Kawal Aksi di Tengah Guyuran Hujan Senayan

Tragedi Ekologis di Pusat Kota Bandung

Penebangan pohon-pohon di kawasan RE Martadinata dan Cihapit tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak peka terhadap krisis iklim yang tengah melanda dunia. Eddy Soeparno menegaskan bahwa pohon yang telah tumbuh dewasa memiliki nilai ekologis yang tidak bisa ditukar dengan apapun, apalagi sekadar diganti dengan bibit pohon baru yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa berfungsi optimal.

“Pohon-pohon besar ini adalah infrastruktur alami. Mereka berfungsi sebagai penyerap emisi karbon, produsen oksigen bagi warga, pengendali limpasan air hujan saat cuaca ekstrem, hingga menjadi benteng utama dalam meredam kenaikan suhu kota,” ujar Eddy saat ditemui di sela-sela agenda Indonesia Net-Zero Summit 2026 di Balai Kartini, Jakarta. Baginya, menebang pohon hanya untuk memberikan visibilitas lebih bagi unit bisnis adalah kebijakan yang sangat keliru.

Read Also

Diplomasi Iklim Berubah Arah: Mengapa India Memilih Mundur dari Pencalonan Tuan Rumah COP33?

Ia menambahkan bahwa di tengah tantangan polusi udara yang semakin memprihatinkan di kota-kota besar, setiap helai daun dan batang pohon dewasa adalah nyawa bagi masyarakat sekitarnya. Penghilangan pohon-pohon tersebut secara semena-mena hanya akan mempercepat pembentukan ‘heat island’ atau pulau panas perkotaan yang membuat warga merasa gerah dan tidak nyaman berada di ruang publik.

Kepentingan Komersial vs Keberlanjutan Lingkungan

Fenomena ini memicu perdebatan lama mengenai persinggungan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Eddy Soeparno yang juga merupakan Wakil Ketua Umum PAN, mengingatkan para pelaku usaha dan pemerintah daerah agar tidak mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan komersial sesaat. Pembangunan di masa depan tidak boleh lagi menggunakan paradigma lama yang menempatkan alam sebagai hambatan bagi profit.

Read Also

Ketegangan di Balik Layar: Donald Trump Meradang Atas Pernyataan Publik Netanyahu Terkait Nuklir Iran

“Jangan sampai estetika bangunan atau akses komersial mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Kita butuh investasi, kita butuh pembangunan ekonomi, tetapi semua itu harus selaras dengan prinsip keberlanjutan. Menebang pohon besar harus menjadi pilihan terakhir, bukan jalan pintas,” tegasnya dengan nada bicara yang serius.

Menurut pantauan di lapangan, lokasi penebangan tersebut kini tampak gersang. Padahal, kawasan RE Martadinata dulunya dikenal sebagai salah satu jalur paling asri di Bandung. Transformasi dari kawasan hijau menjadi area terbuka tanpa peneduh ini tentu berdampak langsung pada psikologis warga yang sering melintas dan beraktivitas di daerah tersebut.

Mendorong Penegakan Moratorium Penebangan Pohon

Eddy juga menyinggung mengenai kebijakan moratorium penebangan pohon yang sebenarnya telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia meminta kebijakan tersebut tidak hanya menjadi macan kertas, tetapi harus diimplementasikan secara ketat di seluruh kabupaten dan kota, termasuk di Kota Bandung. Moratorium pohon adalah janji pemerintah kepada rakyat untuk melindungi sisa-sisa ruang hijau yang ada.

“Saya mendukung penuh moratorium penebangan pohon di Jawa Barat. Kebijakan ini harus menjadi momentum emas untuk memperbaiki tata kelola ruang terbuka hijau kita. Pengawasan terhadap izin-izin penebangan harus diperketat. Setiap pohon yang ditebang harus memiliki alasan teknis dan ekologis yang sangat kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik,” jelas Eddy.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya audit terhadap izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menyertai proyek-proyek besar. Apakah dalam dokumen tersebut sudah menyertakan rencana perlindungan terhadap vegetasi eksisting atau justru secara sengaja merencanakan penghilangan pohon-pohon besar tersebut.

Dukungan untuk Langkah Tegas Wali Kota Bandung

Merespons kegaduhan ini, Eddy Soeparno menyatakan dukungannya secara terbuka kepada Wali Kota Bandung, Kang Farhan, untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya. Ia mendesak pemerintah kota untuk melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan apakah ada pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penebangan tersebut.

“Saya mendukung penuh langkah Wali Kota Kang Farhan untuk mengusut tuntas kasus ini. Jika ditemukan ada pelanggaran regulasi lingkungan hidup, pemerintah jangan ragu untuk memberikan sanksi tegas, baik administratif maupun hukum. Ini penting sebagai pesan kepada pihak lain bahwa hukum lingkungan harus dihormati oleh siapa pun tanpa terkecuali,” ungkapnya.

Penegakan hukum yang tegas dinilai akan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi para pengembang atau oknum yang mencoba bermain-main dengan peraturan daerah. Bandung tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai ‘Kota Kembang’ yang sejuk hanya karena ketidaktegasan dalam mengawal peraturan pembangunan hijau.

Pentingnya Ruang Terbuka Hijau bagi Masa Depan

Menutup pernyataannya, Eddy mengingatkan bahwa kualitas hidup di perkotaan sangat bergantung pada ketersediaan ruang terbuka hijau yang berkualitas. Pohon bukan sekadar penghias jalan, melainkan infrastruktur ekologis yang melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keseimbangan alam. Semakin banyak pohon yang ditebang, semakin besar beban biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat akibat polusi dan panas ekstrem.

“Kita harus sadar bahwa pohon adalah warisan bagi generasi mendatang. Kita tidak ingin anak cucu kita nantinya hanya mengenal Bandung melalui cerita sejarah tentang kesejukannya, sementara mereka hidup di tengah kota yang gersang dan penuh polusi. Mari kita jaga apa yang tersisa dan terus menanam untuk masa depan yang lebih baik,” tutup Eddy dengan optimis.

Kasus di Cihapit ini kini tengah dalam pemantauan intensif oleh dinas terkait. Publik pun menanti langkah konkret dari Pemerintah Kota Bandung untuk mengembalikan fungsi ekologis di kawasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya kewajiban bagi pihak pengembang untuk melakukan penanaman kembali secara masif sebagai bentuk kompensasi atas kerusakan yang telah ditimbulkan.