Airlangga Hartarto Desak Percepatan PMK Bea Masuk 0% Bahan Baku Plastik untuk Redam Inflasi

WartaLog — Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan atensi khusus terhadap regulasi fiskal yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Dalam sebuah pertemuan strategis di Jakarta, Airlangga secara tegas meminta agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pembebasan bea masuk atau tarif 0% untuk bahan baku plastik segera diterbitkan. Langkah ini dinilai sangat krusial sebagai instrumen pengendali inflasi, mengingat komponen biaya kemasan memiliki pengaruh berantai terhadap harga jual produk akhir di pasar.

Menurut Airlangga, keterlambatan dalam penerbitan regulasi ini dapat menghambat efisiensi di sektor industri manufaktur. Plastik bukan sekadar komoditas industri, melainkan elemen dasar dalam rantai pasok pangan dan barang konsumsi. Dengan menekan biaya perolehan bahan baku plastik, pemerintah berharap beban produksi yang ditanggung oleh pelaku usaha dapat berkurang, sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan di tingkat konsumen retail.

Read Also

Aturan Baru Pajak E-commerce: Marketplace Resmi Jadi Pemungut PPh Mulai Besok, Bagaimana Kesiapannya?

Urgensi Regulasi di Tengah Ancaman Inflasi Sektor Pangan

Berbicara di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian pada Selasa (14/7/2026), Airlangga menekankan bahwa sektor kemasan atau packaging sering kali menjadi faktor yang luput dari perhatian dalam analisis inflasi. Padahal, hampir seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat menggunakan kemasan plastik. Ketika harga bahan baku plastik dunia berfluktuasi atau terbebani pajak yang tinggi, maka harga pangan olahan akan secara otomatis ikut terkerek naik.

“Beberapa kenaikan harga di lapangan merupakan akibat dari harga packaging yang meningkat. Inilah yang tadi kami bahas secara mendalam. Kami meminta supaya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK-nya segera dikeluarkan. Mengapa? Karena kontribusinya sangat nyata terhadap struktur harga. Hampir seluruh produk makanan kita menggunakan plastik sebagai kemasan utamanya,” jelas Airlangga dengan nada serius.

Read Also

Strategi Besar DSI Kawal Ekspor SDA: Jaminan Kontrak Aman Tanpa Akal-akalan Harga

Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak bisa berdiri sendiri di ruang hampa. Sinkronisasi antara kebijakan perdagangan dan kebijakan keuangan menjadi kunci utama. Airlangga meyakini bahwa dengan tarif bea masuk 0%, daya saing industri dalam negeri akan meningkat, sekaligus memberikan ruang napas bagi masyarakat agar tetap dapat menjangkau kebutuhan pokok dengan harga yang stabil.

Insentif Fiskal untuk Sektor Transportasi Udara dan Logistik

Selain menyoroti industri plastik, Airlangga juga memaparkan rencana pemberian insentif serupa pada sektor-sektor strategis lainnya. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah sektor transportasi udara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya tiket pesawat sering kali menjadi pemicu inflasi transportasi yang cukup signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah tengah merancang kebijakan bea masuk 0% bagi suku cadang atau spare parts pesawat terbang.

Read Also

Meneropong Ambisi IHSG Menuju Level 28.000: Antara Proyeksi Berani Purbaya dan Realisme Bursa Efek Indonesia

“Kita tentu berharap dengan kebijakan ini, harga tiket dan biaya logistik udara bisa kita kendalikan ke depannya. Selain spare parts, kami juga mengkaji mengenai bea masuk LPG yang 0%. Ini semua adalah paket kebijakan untuk memastikan bahwa sektor penerbangan dan transportasi udara tidak terus-menerus memberikan tekanan terhadap angka inflasi nasional,” tambah Airlangga.

Industri penerbangan nasional memang membutuhkan dukungan nyata untuk menurunkan biaya operasional. Dengan pembebasan bea masuk komponen teknis, maskapai diharapkan dapat melakukan efisiensi tanpa mengorbankan standar keselamatan. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada kelancaran arus barang dan orang antarwilayah di Indonesia, yang pada akhirnya menyeimbangkan disparitas harga antar-daerah.

Menjinakkan Fluktuasi Harga Pangan (Volatile Food)

Dalam pemaparannya, Airlangga juga memberikan catatan mengenai pergeseran tren pemicu inflasi dalam beberapa bulan terakhir. Jika pada periode sebelumnya kenaikan harga emas dunia menjadi kontributor utama, kini perhatian pemerintah beralih pada komoditas pangan yang masuk dalam kategori volatile food atau bahan pangan dengan harga bergejolak. Komoditas seperti bawang putih dan bahan pangan lainnya masih menunjukkan tren peningkatan harga yang perlu segera diintervensi.

“Kita harus melihat komoditas mana yang paling mempengaruhi kenaikan inflasi saat ini. Jika sebelumnya emas sempat naik dan sekarang sudah mulai melandai, maka yang masih menjadi tantangan besar adalah volatile food. Komoditas seperti bawang putih dan bahan pokok lainnya perlu ditangani secara komprehensif, mulai dari ketersediaan stok hingga kelancaran distribusi,” tuturnya.

Pemerintah menyadari bahwa menjaga kestabilan harga pangan adalah bentuk perlindungan sosial yang paling efektif. Melalui koordinasi yang erat dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID), Airlangga optimis bahwa tantangan ekonomi di pertengahan tahun 2026 ini dapat teratasi dengan baik, asalkan regulasi pendukung seperti PMK yang diminta dapat segera diimplementasikan di lapangan.

Harapan Terhadap Sinergi Lintas Kementerian

Percepatan penerbitan PMK ini kini menjadi bola yang berada di tangan Kementerian Keuangan. Kalangan pelaku usaha pun menyambut baik sinyal positif dari Menko Airlangga ini. Mereka berharap birokrasi tidak menjadi penghambat bagi hadirnya solusi ekonomi yang mendesak. Sinergi antara kebijakan teknis di bawah Kemenko Perekonomian dan kebijakan fiskal di bawah Kemenkeu diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.

Beberapa poin utama yang diharapkan dari kebijakan ini antara lain:

• Penurunan biaya produksi industri makanan dan minuman melalui efisiensi harga kemasan plastik.
• Stabilitas harga energi melalui kebijakan bea masuk LPG yang lebih kompetitif.
• Revitalisasi sektor transportasi udara dengan biaya perawatan armada yang lebih murah.
• Mitigasi risiko lonjakan harga pada komoditas pangan yang rentan terhadap gangguan cuaca maupun rantai pasok global.

Menutup pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat gejolak harga yang memberatkan masyarakat. Semua instrumen, mulai dari fiskal, moneter, hingga tindakan operasional di pasar akan dikerahkan secara harmonis. Keberadaan PMK bea masuk 0% ini akan menjadi tonggak penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap berada di jalur yang positif tanpa terganggu oleh lonjakan inflasi yang tak terkendali.

WartaLog akan terus memantau perkembangan terbaru mengenai penerbitan PMK ini serta dampaknya terhadap pergerakan harga barang di pasar tradisional maupun ritel modern. Langkah cepat dari pemerintah sangat dinantikan agar ketidakpastian ekonomi tidak berlarut-larut dan memberikan rasa aman bagi para pelaku industri maupun konsumen luas.