Strategi Baru Pemerintah: Penerima PKH Siap Direkrut Jadi Karyawan Kopdes Merah Putih

WartaLog — Sebuah langkah revolusioner tengah dipersiapkan pemerintah untuk mengubah wajah pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput. Para penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) kini tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima bantuan, melainkan didorong untuk menjadi subjek penggerak ekonomi melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Rencana ambisius ini bertujuan untuk mengerek kualitas hidup masyarakat sekaligus membuka keran lapangan kerja baru yang lebih inklusif.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa integrasi penerima manfaat ke dalam sistem koperasi akan memberikan dampak ganda. Selain mendapatkan pendampingan, mereka yang bergabung sebagai anggota secara otomatis berhak atas Sisa Hasil Usaha (SHU) yang bisa menjadi bantalan ekonomi tambahan. Ferry optimis bahwa skema ini menjadi pintu keluar bagi warga yang selama ini terjebak dalam kelompok Desil 1 dan Desil 2 menuju kemandirian finansial.

Read Also

Gebrakan Transmart Full Day Sale Mei 2026: Koleksi Sepeda Berkualitas Kini Dibanderol Mulai Rp 1 Jutaan

Target Penyerapan 1,4 Juta Tenaga Kerja

Tidak hanya sekadar menjadi anggota, pemerintah juga memproyeksikan para penerima bantuan sosial ini untuk menduduki posisi sebagai karyawan di unit-unit Kopdes terdekat. Dalam hitung-hitungan teknisnya, setiap satu koperasi desa diharapkan mampu menyerap antara 15 hingga 18 orang tenaga kerja dari kalangan penerima PKH.

“Dengan asumsi ada sekitar 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang beroperasi di seluruh penjuru Indonesia, potensi penyerapan tenaga kerja bisa menembus angka 1,4 juta orang,” ujar Ferry dalam keterangannya di Jakarta. Skema masif ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi desa secara lebih dinamis dan terstruktur.

Payung Hukum dan Kemudahan Keanggotaan

Menyadari adanya kendala administratif seperti iuran pokok dan iuran wajib yang mungkin memberatkan bagi kalangan kurang mampu, Kementerian Koperasi tengah menggodok regulasi khusus. Kebijakan pemerintah ini nantinya akan memberikan relaksasi agar proses transisi menjadi anggota koperasi tidak terhambat oleh beban biaya awal.

Read Also

Manuver Strategis Boy Thohir: AADI Lepas Kepemilikan Tambang Batu Bara Kestrel di Australia Senilai Rp 31 Triliun

“Kami ingin mereka mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial. Payung hukum ini krusial agar kehadiran koperasi benar-benar menjadi solusi, bukan beban baru,” tegas Ferry.

Fokus pada Usia Produktif dan Pelatihan Kerja

Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan catatan penting mengenai kriteria penerima manfaat yang akan diserap sebagai karyawan. Pihaknya akan melakukan pemetaan mendalam untuk menyisir para penerima PKH yang berada di usia produktif.

Agar kualitas kerja tetap terjaga, Kemensos bersama Kemenkop akan menyediakan serangkaian pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan koperasi. Mulai dari pelatihan untuk menjadi pengemudi profesional, tenaga kebersihan (cleaning service), hingga manajemen operasional dasar.

Read Also

Kinerja Investasi RI Meroket di Awal 2026, Rosan Roeslani Optimis Target Rp 497 Triliun Terlampaui

“Semua akan melalui proses pemetaan dan pelatihan yang matang. Jika mereka diproyeksikan menjadi driver, tentu ada pelatihannya. Begitu juga posisi lainnya, agar mereka siap bekerja dengan standar yang baik dan memiliki profesionalisme di bidangnya,” pungkas Gus Ipul.